Anggaran BPJS Kesehatan Jebol, Pasien Jadi Korban

BPJS Kesehatan sudah menghabiskan banyak anggaran belanja dari APBN

Anggaran BPJS Kesehatan dari APBN sudah mencapai 28 triliun rupiah. Muncul kecurigaan apabila defisit yang terjadi ini adalah sebuah kesengajaan untuk membuat APBN jebol. Akibatnya, masyarakat menjadi korban. Banyak pasien yang mengandalkan BPJS terlantar di berbagai rumah sakit.

“Jika diibaratkan, BPJS seperti sumur yang tidak ada dasarnya. Seberapa besar pun dana yang digelontorkan, sudah pasti akan habis. Inilah karut marut yang terjadi pada BPJS. Orang-orang luar negeri boleh bilang kalau Indonesia hebat karena bisa membuat asuransi kesehatan dengan dana APBN,” kata Teguh Mudjiyono, perwakilan Pemerhati Kesehatan dan Perkumpulan Amerta (19/9/2019) dikutip dari Ayonews.com.

Kecurangan dalam Anggaran BPJS Kesehatan

Pertanyaannya, apakah layanan BPJS dikelola oleh pihak penyedia asuransi kesehatan atau justru lembaga penyedia layanan kesehatan? Apabila BPJS ini adalah asuransi, sudah pasti banyak pelanggaran di sana.

Teguh mengatakan ini adalah hal yang sudah diketahui banyak orang. Ada banyak permainan kotor di dalamnya, yang dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari manajemen rumah sakit, apotek, hingga dokter, sehingga terjadi penggembungan anggaran di sana sini.

Pencurian asuransi oleh pihak rumah sakit sudah menjadi pembahasan publik sejak lama. Belum lagi munculnya rumor tentang uang pelicin agar dana klaim BPJS rumah sakit lebih cepat.

“Harus berbicara dengan dokter untuk membahas masalah ini. Ketika seorang direktur rumah sakit ditetapkan sebagai tersangka korupsi, maka itu sudah mengindikasikan adanya masalah dalam anggaran BPJS Kesehatan. Pasien banyak yang terlantar karena pengguna BPJS tidak diprioritaskan. Tidak sedikit pula yang ditolak,” kata Teguh.

Program JKN ini pada akhirnya hanya jadi program untuk menghabiskan uang masyarakat yang tinggal di perkotaan. Sedangkan masyarakat di daerah-daerah pelosok lebih mengedepankan pengobatan tradisional, yang mana tidak tertangani oleh BPJS.

Baca Juga  VAKSIN SAJA TIDAK CUKUP “LAWAN CORONA”, LAKUKAN TINDAKAN PREVENTIF INI

Masyarakat yang Menjadi Korban

Teguh juga menambahkan bahwa BPJS ini hanya menambah ketimpangan antara orang-orang yang punya akses dan tak punya akses kesehatan. “Layanan kesehatan tradisional akhirnya ada di posisi seperti anak tiri,” tegasnya.

Masyarakat urban adalah yang terbanyak terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan banyak mengakses layanan kesehatan. Ini lantaran BPJS memang lebih sering dipakai oleh mereka yang mudah diakses oleh rumah sakit.

Keterbatasan lainnya adalah soal fasilitas rumah sakit. Meski sama-sama menggunakan BPJS, tetapi warga kota tentu lebih mudah untuk mendapat layanan rumah sakit yang modern dan fasilitas lengkap. Sebaliknya, masyarakat pelosok atau pedesaan, mungkin untuk mendapatkan bidan saja sangat sulit.

Kepala Kajian Kebijakan Sosial Lembaga Manajemen FEB UI, Ferdinand Sentosa Nggao, berharap BPJS Kesehatan bisa dijadikan sebagai tanggung jawab negara atas jaminan sosial terhadap masyarakat.

“Negara harus hadir dalam memberi jaminan sosial kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Sebelum BPJS, masyarakat pernah mendapat bantuan sosial layanan kesehatan dalam berbagai macam bentuk. Mulai dari Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, hingga kini berbentuk BPJS. Namun jika anggaran BPJS Kesehatan terus dimainkan, bukan tidak mungkin semakin banyak masyarakat yang menjadi korban.

Tags
Lebih banyak

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close